Kebobrokan Yayasan Pendidikan

Yayasan adalah sebuah badan hukum yang dibentuk berdasarkan tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusia, dimana dalam Yayasan tersebut tidak memiliki anggota. Namun, dalam praktiknya banyak kegiatan menyimpang yang dilakukan mengatasnamakan Yayasan, terutama Yayasan Pendidikan.

Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, yang dimaksud dengan Yayasan adalah sebuah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Dari pengertian tersebut sangat jelas bahwa tujuan didirikannya sebuah yayasan adalah murni untuk kegiatan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang artinya yayasan adalah bukan sebuah badan penghasil uang untuk elemen-elemen orang yang terlibat dalam sebuah yayasan tersebut.

Hal ini juga ditekankan dalam pasal 5 dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tersebut bahwa kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan. Dalam pasal tersebut jelas ditekankan bahwa Yayasan bukanlah sebuah badan usaha penghasil keuntungan/laba bagi para anggotanya, melainkan sebuah badan hukum yang kegiatannya murni untuk kegiatan amal seperti kemanusiaan, kegiatan sosial, dan kegamaan.

Namun untuk memenuhi kelangsungan hidupnya Yayasan diperbolehkan untuk mencari dana agar kegiatan-kegiatan amal tersebut dapat terpenuhi. Akan tetapi bukan melalui Yayasan tersebut, melainkan melalui sebuah badan usaha yang merupakan perpanjangan tangan dari Yayasan tersebut. Akan tetapi, laba atau keuntungan dari badan usaha yang dibentuk dari Yayasan tersebut bukan dimaksudkan untuk kelangsungan hidup anggota, melainkan untuk kelangsungan hidup Yayasan tersebut agar tujuan dari terbentuknya Yayasan tersebut sebagi badan usaha dalam bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dapat terus terlaksana.  Hal ini dijabarkan dalam Pasal 7 Ayat (1) yang berbunyi “Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan”.

Namun, dalam prakteknya banyak oknum pengurus dari Yayasan tersebut ikut menikmati kekayaan dari Yayasan tersebut. Mereka memanfaatkan dana dari badan usaha ataupun sumbangan yang tidak terikat tersebut untuk menambah kekayaan ataupun “ketebalan” kantong mereka. Hal senada juga dikatakan oleh Prof. Rudhi Prasetya yang merupakan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga dalam bukunya yang berjudul Yayasan dalam Teori dan Praktik, ia mengatakan bahwa hasil lebih dari Yayasan tidak boleh dinikmati oleh pengurus dari yayasan tersebut.

Namun pada praktiknya, masih ada beberapa oknum nakal pada Yayasan pendidikan yang ikut mencicipi laba yang diperoleh dari badan usaha yang merupakan perpanjangan tangan dari Yayasan yang dimaksud sebelumnya.

Selain itu, jika dilihat tujuan dibentuknya Yayasan dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagai dari kegiatan sosial maka dari itu tentunya Yayasan dibentuk untuk meringankan beban mereka yang dibantu oleh Yayasan. Dalam konteks Yayasan Pendidikan, tentunya yang menjadi target dalam kegiatan Yayasannya adalah mereka yang secara materil membutuhkan biaya untuk melanjutkan pendidikan, oleh karena itulah Yayasan Pendidikan didirikan untuk membantu mereka melanjutkan mimpinya untuk meneruskan pendidikan mereka.

Akan tetapi dalam praktiknya, sangatlah jauh dari tujuan mulia didirikannya badan hukum Yayasan ini, khususnya Yayasan Pendidikan. Bisa dilihat dan disurvei bahwa Yayasan Pendidikan yang dibuat belakangan ini bukanlah semakin meringankan beban mereka yang membutuhkan, akan tetapi semakin menyulitkan mereka yang ingin melanjutkan pendidikan.

Mengapa saya berkata demikian? Bisa dicek harga uang sekolah yang ada di Yayasan-Yayasan Pendidikan yang sangat mahal, belum lagi ditambah kutipan ini itu yang ada selama kurikulum berlangsung. Dengan mahalnya harga uang sekolah yang dipatok Yayasan Pendidikan tersebut dapat merusak nilai-nilai suci terbentuknya Yayasan Pendidikan tersebut.

Bahkan lebih ironis lagi, dengan tingginya harga uang sekolah yang dipatok Yayasan Pendidikan tersebut, terkadang pun siswa yang belajar didalamnya tidak mendapatkan fasilitas yang sesuai dengan tingginya harga uang sekolah yang dipatok. Bisa jadi Ac-nya rusak, bangku sekolah yang sudah rusak, guru yang kurang berkualitas, dan lain-lain.

Apakah mereka yang seperti itu masih pantas menggunakan badan hukum Yayasan? Jika mereka masih menggunakan badan hukum Yayasan untuk mengeruk keuntungan yang sedalam-dalamnya demi ketebalan kantong mereka maka hal itu dapat merusak esensi terbentuknya badan hukum yang berbentuk Yayasan Pendidikan tersebut.

Apakah pemerintah melalui menteri pendidikan ataupun dinas pendidikan dalam tingkat daerah sudah mengetahui praktik seperti ini dilapangan? Apakah dinas atau menteri terkait menghalalkan cara seperti ini atau memang ini semua adalah permainan mereka untuk mendapatkan “persenan” dari Yayasan tersebut? Kita tidak dapat mengetahuinya.

Ataupun cara seperti ini dihalalkan dalam kegiatan Yayasan, terutama Yayasan Pendidikan? Saya rasa tidak, karena jika ditelaah dan dilihat dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, tujuan Yayasan sangat jelas yaitu untuk mencapai tujuan tertantu di bidang kemanusiaan, keagamaan, dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya, termasuk juga dibidang Pendidikan.

Tidak Sebanding

Mereka yang menuntut ilmu di Yayasan Pendidikan mahal tersebut pun terkadang tidak mendapat hak yang sesuai dengan kewajiban yang telah mereka bayarkan dengan harga tinggi. Hal ini sesuai dengan yang saya amati dilapangan dimana para siswa masih mengeluh mengenai pendingin ruangan dalam kelas yang banyak namun sedikit yang berfungsi, bahkan ada yang sama sekali tidak berfungsi. Sebagian dari mereka juga mengeluh mengenai kualitas guru yang mengajar masih jauh dari kata memuaskan, dimana masih ada beberapa beberapa guru yang masih bingung dengan materi yang ingin disampaikannya.

Bahkan beberapa siswa juga mengeluh mengenai masih banyaknya kutipan yang mereka terima diluar dari kutipan uang sekolah yang harganya sudah “menncekik” mereka. Mereka mengeluh dengan masih adanya uang-uang kutipan lainnya seperti uang praktik, uang ujian, dan bahkan ada di beberapa sekolah yang menggunakan embel-embel Yayasan Pendidikan yang mengharuskan siswanya untuk membeli kertas jawaban ujian.

Kemudian pertanyaan besar itu muncul, “Kemana dana besar yang mereka kutip melalui uang sekolah tadi?”, sedangkan para siswa masih belum mendapatkan hak mereka sesuai dengan kewajiban yang sudah mereka bayar sangat mahal tersebut.

Apakah kebiasaan ini masih akan terus berlangsung dan terjaga? Sudah seharusnya pemerintah melakukan penertiban terhadap mereka yang hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang mengatasnamakan Yayasan Pendidikan. Jika terus menerus dibiarkan kebiasaan buruk ini akan terus berlangsung dan menjadi parasit di dunia Pendidikan di Indonesia. Sudah saatnya Indonesia memperbaiki sistem Pendidikan yang belakangan ini masih berbau kapitalis. Sudah saatnya pemerintah menertibkan Yayasan Pendidikan “nakal” tersebut agar generasi penerus bangsa tidak takut untuk melanjutkan cita-citanya untuk mengenyam pendidikan tanpa ada rasa takut terhadap mahalnya biaya Pendidikan. Dengan melakukan penertiban terhadap Yayasan Pendidikan maka mereka yang ingin sekolah tidak pernah merasa takut lagi dengan harga Pendidikan yang mahal.